OPTIMALISASI PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN

Indonesia

  • Dwi Joko Rahmadi STIS Darusy Syafaah Lampung Tengah

Abstract

Pencatatan perkawinan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen perlindungan hukum bagi hak-hak suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan yang tidak tercatat (sering disebut nikah siri/di bawah tangan) berpotensi menimbulkan kerugian hukum yang signifikan, seperti ketidakjelasan status legal anak, kesulitan pengurusan dokumen kependudukan (akta kelahiran, KK), hingga hilangnya hak waris dan nafkah secara hukum positif. Meskipun sosialisasi dan regulasi telah berjalan, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pencatatan perkawinan hanyalah formalitas tambahan dan rukun nikah menurut agama sudah cukup. Oleh karena itu, KUA memiliki peran strategis sebagai garda terdepan Kementerian Agama untuk memberikan edukasi, bimbingan, serta pelayanan hukum guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Jenis penelitian ini adalah Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (library research) dengan model deskriptif, Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.


Hasil pembahasan menunjukkan bahwa KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang melaksanakan administrasi pencatatan perkawinan, tetapi juga mempunyai peran dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, pemberian informasi mengenai prosedur dan persyaratan pencatatan, bimbingan kepada calon pengantin, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pencatatan perkawinan tidak hanya bergantung pada prosedur administratif, tetapi juga pada kemampuan KUA dalam membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tertib hukum dalam perkawinan. Dari perspektif kemaslahatan, pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting sebagai bukti resmi atas adanya hubungan perkawinan. Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

References

Ahmad Sudirman, "Optimasi Peran KUA dalam Pengelolaan Wakaf Digital di
Tingkat Kecamatan," Jurnal Hukum Keluarga dan Perwakafan 8, No.
2 (2022): 112-115.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),
Panduan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam
Pencegahan Stunting (Jakarta: BKKBN, 2022.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Laporan Tahunan
Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) KUA (Jakarta:
Kementerian Agama RI, 2023.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat (1).
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (1). Lihat juga
penjelasan Badan Pembinaan Hukum Nasional mengenai fungsi Akta
Nikah sebagai bukti perkawinan.
Lukman Hakim Saifuddin, Moderasi Beragama (Jakarta: Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
Menteri Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 20
Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Jakarta: Kementerian
Agama RI, 2019), Pasal 4.
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 4.
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang
Pencatatan Pernikahan. Peraturan ini mulai berlaku pada 30
Desember 2024 dan mencabut PMA Nomor 22 Tahun 2024.
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang
Pencatatan Pernikahan. Peraturan ini berstatus berlaku dan mulai
berlaku pada 30 Desember 2024.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Pasal 2 ayat (1), yang mengatur bahwa pencatatan
perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut
agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat.
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang
Pencatatan Pernikahan. Peraturan ini berlaku sejak 30 Desember
2024 dan mengatur pencatatan pernikahan bagi umat Islam.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU No. 1
Tahun 1974 masih berstatus berlaku dan telah mengalami perubahan
melalui UU No. 16 Tahun 2019.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Hasanudin, Ahmad Zaid, and Baharudin Arif. “Rekonstruksi Fungsi Manajerial Supervisi Pendidikan Islam Pada Era Artificial Intelligence: Perspektif Pengembangan Mutu Pendidikan.” Al-Ikmal : Jurnal Pendidikan 5, no. 1 (2026): 37–58. https://doi.org/10.47902/al-ikmal.v5i1.476.
Tohari, and Ahmad Zaid Hasanudin. “The Influence of AI Literacy and Digital Religious Literacy on Islamic Information Verification Skills among PAI Students.” Episteme: Jurnal Kajian Mahasiswa 2, no. Episteme J. Kaji. Mhs. (2026): 150–62.
Published
2026-07-02
How to Cite
RAHMADI, Dwi Joko. OPTIMALISASI PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN. Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 750-759, july 2026. ISSN 2722-192X. Available at: <https://www.jurnal.stisda.ac.id/index.php/wathan/article/view/168>. Date accessed: 22 nov. 2026.